Monday, 16 May 2016

Masa depan yang kita inginkan untuk Indonesia: Nawa Cita dimulai dari anak-anak

"Saat ini kita harus bergerak […] dari konsumsi ke investasi: Investasi pada infrastruktur, investasi pada industri, namun yang lebih penting lagi investasi pada sumber daya manusia, sumber daya paling berharga di abad ke-21” President Joko Widodo[1]
Jika terlahir hari ini di pemukiman kumuh Bantar Gebang, Jakarta, Budi dapat mencapai usia 5 tahun dengan sehat pada tahun 2020 dan menjadi murid sekolah menengah atas yang berhasil pada tahun 2030. Grace, seorang anak perempuan di pedalaman Papua yang berusia 13 tahun hari ini dan lulus sekolah menengah atas pada tahun 2020, bisa memimpin sebuah perusahaan teknologi ramah lingkungan pada tahun 2030, dan suatu saat akan menjadi pemimpin negara.
Ini bisa menjadi masa depan banyak anak-anak di Indonesia sebegai negara yang sejahtera dan berpenghasilan negara berpenghasilan tinggi di tahun 2030. Realita seperti ini akan melahirkan wiraswastawan, dokter, insinyur, guru, CEO, pemimpin agama dan pekerja sosial di Indonesia.

Namun berdasarkan realita yang ada, kemungkinan hal itu terwujud pada Budi dan Grace bisa sangat jauh berbeda dari gambaran di atas. Keduanya terlahir dari orangtua yang miskin dengan peluang yang rendah untuk keluar dari kemiskinan. Kemungkinan Budi meninggal sebelum berusia 5 tahun adalah satu dibanding dua puluh lima. Ia memiliki risiko  satu berbanding tiga untuk mengalami hambatan pertumbuhan (pendek atau stunting), kondisi yang suatu saat akan mempengaruhi kapasitas otak, keahlian dan prospek penghasilannya di masa depan. Kemungkinan Grace menikah sebelum usia 18 tahun adalah satu dibanding enam, yang kemudian akan menyebabkan ia berhenti sekolah dan menjadi seorang ibu di masa remajanya. Terpaparnya kedua anak tersebut dengan kemiskinan, malnutrisi, kesehatan yang buruk, kualitas pendidikan yang rendah dan kekerasan akan berakibat pada buruknya pertumbuhan tubuh dan otak mereka yang kemudian berdampak pula pada ekonomi Indonesia sekarang dan di masa depan. Dalam konteks peningkatan ketidaksetaraan, semua faktor-faktor ini meningkatkan risiko keterpinggiran mereka secara sosial dan bisa mengancam stabilitas masyarakat Indonesia.

Masa depan mana yang akan dimiliki Budi dan Grace akan tergantung dari kemampuan Indonesia mentransformasi siklus kemiskinan menjadi lingkaran kemakmuran. Tujuan ini bisa dicapai, namun membutuhkan perubahan pola pikir masyarakat untuk bisa memandang anak-anak, termasuk hak dan kesejahteraan mereka, sebagai pondasi dari kemajuan Indonesia. Hal ini membutuhkan investasi pada anak-anak yang paling tertinggal di Indonesia sebagai satu upaya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan menuju 2030.
Komitmen politik untuk berinvestasi di masa depan untuk anak-anak yang lebih baik telah dinyatakan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana ini juga terintegrasi dengan sasaran-sasaran internasional baru untuk manusia dan bumi, yaitu Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) atau  SDG, dan semua negara akan segera berkomitmen untuk mencapainya pada 2030. RPJMN juga mengandung visi Presiden Jokowi untuk perubahan, yaitu Nawa Cita.
Dokumen ini menunjukkan bagaimana berinvestasi pada anak-anak Indonesia dapat berkontribusi pada Nawa Cita dan menyajikan Sembilan Pedoman  untuk memastikan komitmen yang ada akan membawa masa depan lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.  Pedoman ini memiliki ambisi yang selaras dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atas pada tahun 2030.  Pedoman ini juga bahkan melebihi target-target SDG, dengan membuat masyarakat yang paling termarjinalisasikan lebih terlihat sebagai langkah awal untuk lebih inklusif. Harapan dari Pedoman ini selaras dengan aspirasi untuk mengangkat dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan nasional.
Saat ini Indonesia adalah salah satu dari negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terpesat. Sebagai negara dengan ekonomi tertinggi nomor 16 di dunia, dan dengan tingkat ketidakstabilan ekonomi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara terkaya lainnya, prospek Indonesia saat ini cukup cerah. Namun, melihat bahwa Indonesia memiliki penduduk tanpa fasilitas sanitasi di tingkat kedua tertinggi di dunia, dan sebagai negara nomor lima tertinggi yang memiliki anak-anak yang mengalami, prospek yang cerah ini bisa jadi tidak akan tercapai. 
Agenda untuk anak dengan ambisi besar memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan indikator ekonomi dan sosialnya secara bersamaan sambil berkontribusi pada kemajuan di wilayah dan secara global.
Ketika para pemimpin dunia mengadopsi SDG secara formal pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2015, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang rencana pembangunan nasionalnya memasukkan target-target baru SDG, yang di dalamnya mengandung agenda yang tegas tentang anak-anak.
Ketika negara-negara ASEAN bergabung di dalam Komunitas Ekonomi yang baru pada bulan Desember 2015, mereka akan menghadapi situasi yang unik dalam merancang strategi nasional mereka untuk mencapai SDG dalam konteks integrasi ekonomi yang lebih besar. Indonesia bisa menjadi negara yang memimpin tidak hanya karena bobot ekonominya, besarnya populasinya dan pengaruh populasi Muslimnya yang moderat, namun juga karena kualitas dari indikator anak-anak, yang merupakan ukuran dari masyarakat yang sejahtera.

Ketika dunia mengevaluasi progres dari SDG pada tahun 2030, kemajuan yang dicapai Indonesia menjadi signifikan. Dengan pertumbuhan populasi dan ekonominya, kemajuan di Indonesia akan menggerakkan jarum di kawasan dan dunia. Dengan dilengkapi Pedoman untuk anak-anak yang memiliki ambisi yang besar, jejak Indonesia akan berarti untuk kemajuan global dan dapat menempatkannya sebagai pusat kekuatan untuk perubahan, posisi yang dipegang oleh Cina dalam hal MDG.

Sembilan Pedoman untuk anak- Indonesia:

1.     Kesejahteraan harus dimulai dari “pinggiran” dan semua anak-anak harus diperhitungkan
Indonesia memiliki tingkat kesenjangan dengan pertumbuhan yang termasuk tertinggi di kawasan ini.[2] Disparitas ini memiliki dimensi geografis. Seorang anak yang terlahir di daerah pedesaan memiliki peluang dua kali lebih tinggi untuk menjadi pekerja anak dibanding mereka yang terlahir di kawasan perkotaan. Penduduk di Tanah Papua hanya 1 persen dari populasi nasional, namun memiliki prevalensi HIV/AIDS 15 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional. Disparitas juga memiliki dimensi ekonomi. Seorang anak berusia 13 tahun dari keluarga yang miskin empat kali lipat lebih mungkin berhenti sekolah daripada anak yang berasal dari keluarga berada.
Fakta dari berbagai penjuru dunia menunjukkan dengan jelas bahwa tidak akan ada pertumbuhan yang berkelanjutan kalau ketidaksetaraan tidak dikurangi.[3] Karena itu, kebijakan yang tepat harus memprioritaskan dan mempercepat kemajuan bagi anak-anak yang paling terpinggirkan serta orang muda di wilayah geografis dan ekonomi pinggiran.
Orang-orang yang paling tersisihkan dan terpinggirkan di batas terluar masyarakat seringkali tidak terlihat karena mereka tidak diperhitungkan. Saat ini sepertiga dari anak-anak Indonesia di bawah usia lima tahun tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah.[4] Ini membatasi akses mereka akan sekolah dan layanan kesehatan, serta program-program sosial, dan membuat mereka tidak terlindungi dari praktik perkawinan usia anak. Pada saat yang sama ini juga membuat mereka terus berada dalam posisi yang tersisihkan dan terampas hak-haknya.
Pada tahun 2030, semua anak-anak di Indonesia sudah harus diperhitungkan dan kelahiran mereka dicatat oleh Catatan Sipil.

2.     Tidak ada anak yang boleh hidup dalam kemiskinan di negara berpenghasilan menengah
Saat ini, 13,8 juta anak-anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional yaitu Rp 300.000 per bulan. Ini setara dengan tingkat kemiskinan yang ekstrim pada anak-anak yaitu 14,6%. Menurut standard SDG, angka ini harus menjadi nol pada tahun 2030. Untuk menghapus angka kemiskinan anak, Indonesia berfokus pada kelompok anak dan wilayah yang paling tertinggal.
Kebanyakan negara menggunakan dua garis kemiskinan untuk membedakan kemiskinan dari kemiskinan yang ekstrim. Indonesia hanya menggunakan garis kemiskinan yang ekstrim. Mengurangi kemiskinan yang ekstrim tidak cukup ambisius bagi negara berpenghasilan menengah. Dengan menggandakan garis kemiskinan nasionalnya, Indonesia bisa memperluas ambisi dari upaya pengentasan kemiskinannya. Mengacu pada standar seperti ini, satu dari dua anak Indonesia masuk kategori miskin. Menetapkan target untuk mengurangi setengah dari angka kemiskinan anak di bawah garis ini pada tahun 2030 tidak hanya meningkatkan ambisi dari target tersebut, namun juga membuat Indonesia menjadi satu dari segelintir negara yang memiliki sasaran pengurangan kemiskinan anak yang lebih spesifik.
Cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menciptakan sistem pemberian uang tunai untuk pengasuh utama dari anak-anak miskin dengan tanpa persyaratan. Afrika Selatan telah memulai sistem tersebut pada tahun 1998, dan berhasil mengurangi kemiskinan anak sebesar 10% poin selama 10 tahun setelahnya.[5] Perubahan yang sama bisa terjadi di Indonesia. Tidak saja ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak saat ini, namun juga bisa memberikan manfaat pada anak-anak di masa depan, dengan memastikan investasi bagi sumber daya manusia di generasi berikutnya.

3.     Tidak ada ibu yang meninggal ketika melahirkan dan tidak ada anak yang mengalami hambatan pertumbuhan
Estimasi global angka kematian ibu di Indonesia adalah 359 per 100.000 kelahiran, namun survei terbaru menunjukkan angka yang lebih tinggi. Selain itu, 37% anak-anak mengalami hambatan pertumbuhan  (pendek atau stunting). Anak-anak di keluarga termiskin memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi untuk mengalami hambatan pertumbuhan daripada anak-anak yang lahir dari keluarga sejahtera.  Mereka juga berisiko tiga kali lipat lebih tinggi untuk meninggal sebelum ulang tahun mereka yang ke lima. Upaya mengatasi kesenjangan ini harus terfokus pada kelompok kuantil termiskin dari masyarakat. Hambatan pertumbuhan tubuh memiliki konsekuensi seumur hidup. Hambatan pertumbuhan terhubung dengan performa yang buruk di sekolah, produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah, dan risiko berat badan yang berlebihan pada orang dewasa serta penyakit-penyakit tidak menular yang disebabkan oleh gaya hidup.
Sesuai dengan SDG, Indonesia sudah harus mengakhiri semua jenis malnutrisi dan kematian ibu yang bisa dihindari pada tahun 2030. Semua sasaran ini harus diperjelas lagi (misalnya, target angka untuk angka kematian neonatal dan anak, dan berbagai langkah mengatasi malnutrisi) untuk merefleksikan standar internasional dengan lebih tegas. Sasaran ini juga harus merefleksikan meningkatnya prevalensi penyakit-penyakit yang tidak menular di Indonesia dan di negara-negara berpenghasilan menengah lainnya, termasuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas dan polusi udara.
Meningkatnya penyakit-penyakit menular dengan pesat dan tingginya biaya perawatan membuat pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terlalu mahal untuk masyarakat kebanyakan. Karena itu, tindakan pencegahan dan pengurangan perilaku berisiko tinggi sejak muda menjadi lebih penting lagi.
Solusi untuk mencapai ini membutuhkan investasi yang besar dalam rangkaian perawatan dengan fokus pada 1000 hari pertama seorang anak, serta upaya untuk menunda waktu melahirkan (yang mana terhubung dengan meniadakan perkawinan usia anak). Sri Lanka menunjukkan bagaimana investasi dalam sistem kesehatan dan kapasitas sumber daya manusia bisa dilakukan.

4.     Tidak ada anak yang boleh hidup dalam ketakutan di negara yang toleran dan damai ini
Anak-anak terjebak dalam siklus kekerasan di Indonesia, di tempat mereka belajar, hidup dan bermain. Di sekolah, 36 juta anak-anak mengalami kekerasan fisik oleh teman-teman mereka, dan 85% dari murid-murid sekolah mengatakan telah mengalami hukuman fisik oleh guru mereka. Di rumah, antara 11% dan 22% dari perempuan muda telah menjadi korban pemukulan, pemerkosaan dan kekerasan emosional oleh pasangan mereka. Ini artinya dari 360.000 anak perempuan yang menikah setiap tahunnya, antara 30.000 dan 80.000 berisiko menjadi korban kekerasan oleh pasangan mereka.  Anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka di rumah memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan kekerasan kepada anak lain di sekolah, mengalami depresi, serta melakukan kekerasan terhadap pasangan mereka ketika dewasa. Mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk berhenti sekolah, melakukan kejahatan dan dieksploitasi. Kerugian dari kekerasan pada masak kanak-kanak di Asia Timur mencapai AS$194 milyar atau sekitar 2% per tahun.[6]
Sesuai dengan SDG, Indonesia harus mengurangi kekerasan terhadap anak pada tahun 2030 dan mengakhiri semua bentuk pekerja anak dan praktik-praktik tradisional yang berbahaya seperti perkawinan usia anak pada tahun 2025. Di luar target ini, Indonesia harus memikirkan langkah-langkah khusus bagi anak-anak yang rawan menjadi korban kekerasan, seperti anak-anak pekerja migran dan pengungsi, anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan anak dan anak-anak dari komunitas agama minoritas.
Kekerasan yang terjadi pada masa kecil tidak hanya menjadi masalah legal namun juga masalah sosial. Prinsip gotong-royong Indonesia, yang mengutamakan kebersamaaan masyarakat, bisa menjadi sarana transformatif untuk mengakhiri kekerasan. Investasi harus dilakukan untuk menciptakan program-program pengasuhan anak yang membantu orang tua mengatasi tekanan dan mempraktikkan disiplin tanpa kekerasan di rumah. Di Turkiy, satu proyek yang menyertakan para ibu berhasil mengurangi hukuman fisik di rumah sebanyak 73%. Transfer tunai bagi keluarga-keluarga miskin, program-program anti-bullying (anti kekerasan) di sekolah dan tersedianya pekerja sosial terlatih yang lebih banyak juga diketahui dapat mengurangi kekerasan.[7]  Pemimpin agama dan masyarakat, bersama orang tua mereka juga harus bersama melaporkan kekerasan dan mendukung cara yang damai.

5.     Semua anak harus mendapatkan pendidikan anak usia dini dan pra-sekolah
 Hanya 16,7% dari anak-anak di Indonesia yang mendapatkan pendidikan anak usia dini dan 60% yang mendapatkan pendidikan pra-sekolah dasar. Kita tahu bahwa pendidikan sangat penting untuk menghentikan siklus kemiskinan, namun fakta juga menunjukkan bahwa berinvestasi dalam kualitas pendidikan adalah cara yang efektif dan tepat biaya untuk meningkatkan kesehatan dan produktifitas orang dewasa. Pendidikan usia dini dan pra-sekolah dasar juga memberdayakan perempuan, mengurangi kekerasan, dan mengajarkan sensitifitas lingkungan.
Masa anak-anak dan remaja merupakan dua jendela kesempatan yang kritis. Selama masa anak-anak, pertumbuhan otak yang cepat membentuk kapasitas emosional dan intelektual seseorang di masa depan. Selama masa remaja, stabilitas emosi, batas-batas jati diri dan ekspektasi masyarakat sedang dalam masa pergolakan, sebelum nantinya terkonsolidasi menjadi nilai-nilai, persepsi dan keahlian seorang dewasa. Indonesia harus melakukan upaya untuk menyetarakan kesempatan bagi setiap orang sejak mereka terlahir, dan ini harus dilakukan bersamaan dengan program yang berfokus pada remaja. Investasi pada dua fase transisi dari perkembangan manusia juga bisa membantu memanfaatkan potensi dari bonus demografi Indonesia.
Indonesia harus memastikan setiap anak sudah mendapatkan pendidikan usia dini dan satu tahun pra-sekolah yang dibiayai pemerintah pada tahun 2030. Indonesia juga harus berinvestasi dalam populasi remaja, dalam pendidikan dan keahlian mereka, untuk mengurangi potensi bertumbuhnya remaja yang merasa terpinggirkan. Remaja harus dilibatkan dalam membangun kebijakan dan memberikan pelayanan yang meningkatkan taraf hidup mereka. Sasaran yang ambisius seperti ini adalah fundamental dalam berkontribusi untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera.

6.     Menguatkan ketahanan manusia dan sistem
Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana alam, dengan seringnya bencana banjir, longsor, angin kencang, dan kemarau, yang semuanya menjadi ancaman yang lebih besar lagi dengan adanya perubahan iklim. Anak-anak, terutama yang paling tidak beruntung, menjadi korban yang besar dari dampak bencana dan krisis. Kebijakan dan investasi harus membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan mengurangi terpaparnya mereka akan dampak bencana, meminimalisir konsekuensi dan membantu mereka bangkit dari krisis akibat bencana, sambil memastikan sistem pendukung mereka juga dapat bangkit kembali dengan lebih baik. 
Pemberian layanan juga terhambat oleh frekuensi dari bencana yang dihadapi suatu negara. Bahkan sistem pemberian layanan yang paling efisien pun bisa gagal ketika krisis menghantam. Memperkuat kapasitas dari sistem ini untuk bertahan serta kapasitas dari orang-orang yang menjalankannya harus menjadi prioritas utama. Memasukkan cara berpikir yang kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, empati dan rasa percaya diri ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintahan akan meningkatkan dimensi kemanusiaan dari ketahanan. Merancang jaringan pemberian layanan yang mampu beradaptasi dalam krisis akan meningkatkan dimensi fisik dari ketahanan. Ini akan membentuk suatu sistem perlindungan sosial yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi besar atau berkontraksi menjadi kecil, menyesuaikan dengan skala dampak musim kemarau atau banjir misalnya; serta memiliki kemampuan untuk melakukan pemberian uang tunai sementara bagi mereka yang terkena dampak bencana.

7.     Peningkatan penggunaan seluruh ekosistem data untuk mendukung pemberian layanan dan memonitor kemajuan
Indonesia kaya akan data, mulai dari statistik yang didapatkan dari survei rumah tangga hingga persepsi yang tercerminkan di sosial media. Namun masih ada kesenjangan dalam isu-isu tertentu atau bagi populasi tertentu, seperti anak-anak difabel. Kesenjangan ini harus ditiadakan. Kualitas dari data yang didapatkan dari, misalnya, survei rumah tangga harusnya juga diperbaiki untuk meningkatkan validitasnya dalam standar kawasan dan internasional.
Memastikan bahwa data dan revolusi data memberikan manfaat bagi anak-anak termasuk membuat data transparan, mudah didapatkan dan lebih merangkul semua yang selama ini belum terwakili. Ini dilakukan dengan menggunakan inovasi yang memungkinkan aliran data yang lebih cepat, dengan menggunakan sumber-sumber data baru dan memastikan data ini memberi masukan pada kebijakan.
Dua ide untuk mengeksplorasi hal ini lebih lanjut:
Menggunakan data yang ada untuk memberikan informasi lebih baik kepada kebijakan dan pemberian layanan. Ada banyak informasi tentang anak-anak yang terkandung dalam ratusan dokumen yang dibuat untuk memandu dan melaporkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan nasional dan daerahl. Mengkaji manfaat dengan menganalisa naskah, termasuk memproses bahasa natural dan pemetaan semantik, dari naskah-naskah yang luar biasa banyaknya ini dapat memberikan pemerintah basis informasi yang lebih baik untuk menginformasi kebijakan dan operasionalnya. Hal ini juga dapat membantu mengatasi beberapa hambatan yang disebabkan oleh sistem yang sangat terdesentralisasi.
Gabungkan data dan perangkat analisa untuk meningkatkan efisiensi. Pendekatan-pendekatan baru untuk mengumpulkan dan menganalisa data dapat mengurangi pengeluaran pada program-program yang tidak terlalu berhasil – dan memfokuskan sumber daya pada program-program yang mendatangkan hasil. Ini juga dapat meningkatkan frekuensi dari data (misalnya, data persepsi yang dikumpulkan lewat telepon genggam) yang digunakan untuk mengamati kemajuan dari sasaran nasional dan internasional. Indonesia harus mengeksplorasi inovasi yang memungkinkan lewat seluruh spektrum data lewat metode data yang kuat seperti survei rumah tangga untuk mengawasi hambatan dan masukan/partisipasi orang muda secara real time (waktu seketika), dan dengan menggunakan analisa data besar atau “big data analytics” untuk mendapatkan pengetahuan yang baru.

8.     Menginstitusionalisasi keterlibatan orang muda untuk membawa perubahan lewat akuntabilitas sosial
Indonesia memiliki salah satu dari profil populasi termuda di dunia. Melibatkan orang muda dalam kebijakan publik bisa menjadi pertahanan yang terbaik agar mereka tidak merasa tersingkirkan dan terdiskoneksi dari debat publik. Melibatkan mereka sedini dan sesering mungkin akan membuat warga menjadi lebih aktif.  
Dengan memulai dari sarana orang muda yang ada, menguatkan keterlibatan anak-anak dan orang muda di berbagai daerah di Indonesia dapat membentuk infrastruktur sosial. Ini adalah ilustrasi konkrit untuk membangun sistem dari sekeliling: memberdayakan orang yang secara tradisional tidak memiliki suara dalam kebijakan yang memengaruhi hidup mereka. Sarana tersebut dapat menjadikan orang muda kekuatan yang diperhitungkan oleh pembuat keputusan. Perangkat ICT dapat memfasilitasi keterlibatan tersebut, tapi hanya untuk memulai. Pembuat kebijakan perlu membangun kapasitas dan menerima dan mengamati langkah dari masukan orang muda.
Dua ide untuk dieksplorasi lebih jauh:
Membangun infrastruktur digital dari orang muda untuk orang muda. Dengan menggunakan teknologi selular dan menggunakan kemitraan dari gerakan pemuda, sebuah platform yang luas dari perkumpulan dan pergerakan orang muda bisa diciptakan untuk menangkap suara dan ide-ide mereka tentang apa yang efektif, di mana dan kenapa. Ini juga bisa digunakan oleh orang muda untuk mengawasi kemajuan dari sasaran nasional dan internasional yang berarti bagi mereka.
Memanfaatkan media sosial. Dengan penggunaan media sosial yang sangat tinggi di Indonesia, dialog lewat media sosial dapat merangkul lebih banyak suara. Kita tahu bahwa pendekatan ini tidak dapat melibatkan semua orang, namun kita juga tahu bahwa tidak menggunakan sarana ini juga membuat sebagian orang tidak terlibat. Memahami bahwa media sosial adalah komunikasi dua arah dapat membantu menguatkan hubungan pemerintah dengan anak-anak dan orang muda.

9.     Memanfaatkan investasi swasta untuk anak-anak
Indonesia adalah salah satu negara dengan pengeluaran untuk kesehatan publik yang terendah di dunia (1,2% dari PDB). Alokasi dana seharusnya menyamai tingkat yang ditargetkan untuk menguatkan sumber daya manusia. Banyak pilihan tersedia untuk meningkatkan investasi publik di bidang layanan sosial, mulai dari meningkatkan pajak tembakau sampai mengurangi subsidi bahan bakar fosil.[8]
Bisnis dan investor harus bisa dirangkul untuk berkontribusi pada masa depan Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Bisnis akan memerlukan tenaga kerja yang sehat dan memiliki keahlian, dan ini dapat dipenuhi jika ada investasi dini pada pendidikan dan kesehatan. Investor akan membutuhkan konsumen. Bisnis yang lebih bertanggungjawab secara sosial dan investor yang berdampak dapat menggerakan jarum ke arah investasi yang lebih pro-anak sambil mengubah pola pikir dari kebanyakan pekerja dan konsumen. 
Dua ide untuk dieksplorasi lebih lanjut:
Mempromosikan hak-hak anak dan prinsip bisnis dalam keseluruhan ekonomi Indonesia (investasi dan transaksi) dari badan-badan penilaian risiko dan kredit hingga kendaraan investasi negara dan dana pensiun. Mempromosikan prinsip-prinsip ini dalam jaringan pengamanan sosial yang harus menyertai investasi pada infrastruktur yang terus bertumbuh akan memberi dampak yang besar. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menunjuk perusahan-perusahan untuk menjadi pemimpin di sektor swasta dalam mengedepankan hak-hak anak dalam industri mereka, di ruang rapat dan dalam laporan mereka. Pemerintah juga harus memimpin dengan memberi contoh dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah anak dalam investasi dan pengadaan yang dilakukan.
Memanfaatkan pendanaan Syariah dan zakat. Bertumbuhnya pasar Sukuk dan “investasi berdampak” dapat menjadi aset besar bagi anak-anak Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendasari investasi berdampak sosial selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan Islam. Jadi satu instrumen bisa digunakan untuk menguatkan yang lain. Untuk mendemonstrasikan potensi ini dan menjadi pelopor dalam kawasan yang belum terpetakan ini, Pemerintah Indonesia dapat mengujicoba Sukuk berdampak ke anak. Bersamaan dengan ini, insentif juga harus diberikan untuk mengalirkan dana zakat ke investasi yang berfokus pada anak.   
Jika diterapkan,  Sembilan Pedoman  untuk anak ini dapat memberi manfaat pada Budi dan Grace dan anak-anak lain di Indonesia. Pedoman ini juga akan memberikan manfaat pada anak-anak mereka, serta anak-anak lain di dunia, jika Indonesia mengedepannya inisiatifnya di negara lain. SDG sifatnya universal: semua negara harus menerjemahkan dan merancang sesuai dengan realita di negara mereka. Indonesia harus menggunakan Sembilan Pedoman ini untuk menunjukkan bagaimana ini bisa dilakukan dan membangun bentuk pemberian layanan SDG yang bermanfaat bagi anak-anak di masa ini, maupun di masa mendatang.



[1] Pidato pembukaan oleh President Indonesia pada World Economic Forum 2015. Dapat diakses di: https://www.youtube.com/watch?v=0PETHFfo4L4
[2] The World Bank Group. 2014. Indonesia: Avoiding the trap. Development Policy Review, 2014.  Dapat diakses di: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/Indonesia-development-policy-review-2014-english.pdf
[3] UNICEF. 2015. A Fair Chance for Every Child. Dapat diakses di: http://www.unicef.org/about/execboard/files/A_fair_chance_for_every_child-22May2015.pdf
[4] Menurut survey nasional rumah tangga 2013, Susenas, hanya sekitar 60% anak-anak usia 0-5 tahun memiliki akte kelahiran.
[5] Departemen Pembangunan Sosial, Republik Afrika Selatan. 2011. Impact evaluation of the Child Support Grant in South Africa. Pretoria, 19 July 2011. Presentasi Power Point.
[6] Fang, X., Fry, D.A., Brown, D.S., Mercy, J.A., Dunne, M.P., Butchart, A.R., Corso, P.S., Maynzyuk, K., Dzhygyr, Y., Chen, Y., McCoy, A., & Swales, D.M. The burden of child maltreatment in the East Asia and Pacific region. Child Abuse & Neglect, 42, 146-162.
[7] Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana intervensi berbasis bukti dapat mengurangi kekerasan terhadap anak, silahkan dilihat contoh-contohnya di http://www.withoutviolence.org/solutions/
[8]The World Bank Group, Op. Cit.

No comments:

Post a Comment