Di Papua Barat, bidan menjadi kunci menghentikan penyebaran HIV

Oleh Cory Rogers, UNICEF Indonesia Communication Officer

Stevlin menjalani USG di Puskesmas Sorong, Papua Barat.

Sorong: Stevlin, 32, ibu dari lima anak, berbaring di atas dipan pemeriksaan diiringi dengung mesin USG.

Tak lama kemudian, suara detak jantung mengisi ruangan. Stevlin tersenyum lebar: mendengar denyut jantung calon bayi untuk pertama kalinya merupakan pengalaman yang unik.

Untuk pemeriksaan kehamilan itu, Stevlin datang ke Puskesmas Malawei di Sorong, Provinsi Papua Barat.

“Saya harus pastikan kehamilan berjalan lancar agar bayi saya dapat lahir dengan sehat,” katanya. Kedua alisnya bertaut. Pada awal tahun 2000, Stevlin pernah kehilangan seorang anak akibat komplikasi penyakit. Kini, ia bertekad berusaha semampu mungkin untuk memastikan kesehatan sang bayi. Artinya, Stevlin harus mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, cukup beristirahat, dan menjalani pemeriksaan kesehatan—terutama HIV.

“Di Papua Barat, risiko HIV 15 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional. Menjalani tes HIV wajib bagi para ibu mengandung di sini,” kata Beth Nurlely, UNICEF Indonesia Health Officer di Papua Barat. Tanpa pengobatan, 1 dari 3 anak berisiko tertular HIV dari ibu. Namun begitu, di Indonesia, hanya 14 persen ibu yang pernah melakukan tes penting itu.

Bilik Jamban untuk Marlende

Oleh: Dinda Veska - PSFR Communication Officer

Marlende (12) di depan bilik toilet rumah. @Dinda Veska/UNICEF Indonesia/2017

Sumba, pulau yang terkenal dengan kekayaan alam, pantai-pantai dengan pasir putih dan bersih, savanna terbentang sepanjang mata memandang. Surga yan gsangat memanjakan untuk para wisatawan, tetapi tidak untuk kesehatan anak-anak yang lahir dan tumbuh besar di pulau ini.


Marlende, satu dari ratusan anak di Desa Redapada yang sejak kecil hingga usia 12 tahun melakukan buang air besar di belakang rumahnya, di tempat terbuka tanpa bilik penutup, lubang penampungan  ataupun air bersih.


Tidak jarang ia mengalami diare, panas tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya. Selain Marlende, 7 dari 10 anak yang saya temui di SD Lolaramo - Sumba Barat Daya, mengaku sering mengalami diare sebelum mendapat akses toilet dan air bersih di sekolah. Padahal diare menjadi penyebab 1400 anak di dunia meninggal setiap harinya.

Isto, Agen Perubahan Kebersihan Menstruasi

Oleh: Dinda Veska, PSFR Communication Officer

Isto (11) menjadi agen perubahan di sekolahnya untuk melindungi anak-anak perempuan dari ejekan-ejekan soal menstruasi. @Dinda Veska/UNICEF Indonesia/2017

Terik matahari di Sumba Barat daya hari itu cukup menyengat kulit, siswa-siswi SD Lolaramo berlarian ke tengah lapangan dan bersiap untuk berlatih ekstra kurikuler tarian daerah. Mereka berbaris rapih, memberikan senyumnya lebar-lebar kepada para guru.

Di tengah-tengah latihan, seorang anak perempuan terlihat pucat dan meminta izin untuk istirahat sebentar. Isto (11) menawarkan diri untuk menemaninya ke ruang UKS. Mengetahui teman perempuannya sedang mengalami menstruasi, Isto melempar sedikit guyonan sambil jalan berdua menuju ruang UKS. Ia berpikir itu dapat sedikit mengalihkan rasa sakit di perut temannya.

“Menstruasi itu tanda ketika anak perempuan sudah tumbuh dewasa kak! Sebagai anak laki-laki aku harus siap membantu dan tidak boleh mengejek.” Seru Isto ketika di ruang kelas saya bertanya apa itu menstruasi.

#GirlsTakeOver: Remaja bertindak untuk mengakhiri perkawinan usia anak

By Fadilla Dwianti, Child Protection Officer

21 remaja terpilih yang berasal dari 12 provinsi berpose bersama Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin, Kepala Perlindungan Anak UNICEF Amanda Bissex, dan Direktur Plan International Indonesia Myrna Remata-Evora.©UNICEF/Fadilla Putri/2017 

Bukan hal aneh jika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berpidato di Hari Anak Perempuan Internasional.

Kecuali tahun ini, menteri tersebut adalah seorang anak perempuan berusia 19 tahun.

Dimulai dari beberapa hari sebelumnya, 21 remaja berusia 15-19 tahun dari seluruh Indonesia berkumpul untuk Pelatihan Kepemimpinan selama tiga hari yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia, UNICEF, Jaringan untuk Remaja Perempuan Indonesia (AKSI) dan Youth Coalition for Girls. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan masalah perkawinan usia anak dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang komunikasi, advokasi dan kepemimpinan, yang kesemuanya bertujuan untuk mempersiapkan mereka “mengambil alih” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu hari.

RapidPro: senjata rahasia di balik kampanye Campak-Rubella

By Cory Rogers, Communications Officer

Fatul dan Akhsan di Posyandu memamerkan ibu jari ungu yang menandakan seorang anak telah menerima vaksin MR © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Semarang: “Istri saya karyawan pabrik garmen. Jam kerjanya pagi hingga siang, saya bekerja malam,” kata Fathul, warga Regunang—desa teduh yang terbentang naik dan turun di Jawa Tengah. Gunung Merbabu berketinggian 3.145 m perlahan terlihat menjulang dari sela-sela lembah.

“Hari ini, hanya saya yang mengantar.”

Meski menjadi satu-satunya pasangan ayah-anak di halaman Posyandu pada hari itu, Fathul dan putranya yang berusia 3 tahun, Akhsan, tidak nampak jengah. Sama seperti 30 pasang ibu-anak lainnya di sana, mereka datang untuk mendapatkan vaksin Campak dan Rubella (MR)—dua penyakit yang meskipun dapat dicegah, namun bisa menimbulkan dampak fatal bagi anak yang terjangkit. 

“Sakit?” tanya Fathul pada Akhsan yang sedang asyik mengamati sekumpulan anak-anak balita lain—tampak antara takut dan lega—seolah terpukau melihat hiruk-pikuk di sekelilingnya. Menjawab pertanyaan ayahnya, Akhsan hanya menggelengkan kepala. “Dia tidak menangis!” seru Fathul bangga. “Sama sekali tidak!”

Situasi serupa saat ini tengah berlangsung ribuan kali di seluruh Jawa setelah Pemerintah menargetkan 35 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun mendapatkan imunisasi MR pada akhir September. Tahun depan, 35 juta anak lain di luar Jawa menanti layanan yang sama. Menilik jumlah anak yang menjadi sasaran, kegiatan ini adalah kampanye imunisasi Pemerintah yang terbesar hingga sekarang.

© 2017 Globe Media Lt

Dalam waktu enam pekan sejak kampanye berdurasi dua bulan ini dimulai, sebanyak lebih dari 30 juta anak telah diimunisasi. Tak lama lagi, target penerima vaksin dapat dicapai. Menurut para tenaga kesehatan, perangkat teknologi baru bernama RapidPro—alat pemantauan kesehatan tanpa biaya, berbasis SMS, dan bersifat mobil yang dikembangkan UNICEF—menjadi penentu keberhasilan yang penting. 

“RapidPro membantu kami mendapatkan informasi [cakupan imunisasi] dengan segera, dan masalah dapat langsung terlihat,” kata Ibu Ani, kepala Dinas Kesehatan Semarang—kabupaten tempat Akhsan berada. RapidPro telah diujikan di Jakarta beberapa tahun yang lalu, namun inilah kali pertama perangkat ini digunakan secara meluas hingga tingkat nasional oleh Pemerintah. 

“Teknologi ini sederhana dan mudah digunakan,” lanjut Ibu Ani. “Selain itu cepat dan akurat.”

Seperti apa Peran RapidPro?

Sejak kampanye MR diresmikan pada awal Agustus, RapidPro menyediakan analisis cakupan imunisasi secara langsung di tingkat Puskesmas. Pulau Jawa memiliki 3.617 Puskesmas, dan analisis cakupan belum pernah mencapai tingkat perincian seperti sekarang ini.

Di Puskesmas, terdapat tenaga khusus yang bertugas memeriksa jumlah anak yang sudah diimunisasi dengan cara mengunjungi sekolah di area Puskesmas (pada fase Agustus untuk anak usia 6-15 tahun) atau Posyandu (pada fase September untuk bayi dan balita). Hasil berupa data angka dikirimkan via SMS ke basis data pusat di Jakarta.

Data tersebut—yang bisa ditampilkan berdasarkan hari, pekan, atau bulan—diunggah ke panel utama (dashboard) RapidPro. Pengguna dashboard dapat melihat semacam skor yang menunjukkan provinsi, kabupaten, dan Puskesmas yang memenuhi target imunisasinya. Setiap Puskesmas dan kabupaten memiliki kode tersendiri sehingga masalah yang muncul dapat dengan cepat dipetakan.

Petugas bagian imunisasi Dinas Kesehatan Semarang Ibu Kinanti dan Pak Dijat mencocokkan entri RapidPro dari 26 Puskesmas dengan data yang dikumpulkan secara manual dari lapangan. Proses ini berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data lapangan © Cory Rogers / UNICEF / 2017

“Dengan mengetahui data secara terbuka, proses kerja juga menjadi lebih akuntabel. Jika ada unit yang tertinggal, hal ini menjadi lebih mudah diketahui, sampai ke tingkat Puskesmas,” jelas Made Suwancita, pengelola RapidPro dari UNICEF Indonesia. “Dalam hal kampanye MR, pemantauan semacam ini turut mendorong kompetisi sehat antar-pemerintah daerah dan membantu memastikan tidak ada anak yang terlewat.”

Made dan tiga staf lain dari UNICEF juga mengelola layanan aduan dan bantuan Rapidpro; namun, seiring dengan berjalannya kampanye, banyaknya pertanyaan semakin berkurang.

Menurut Susmiyati, koordinator imunisasi di Puskesmas Tangeran, Kabupaten Semarang (satu dari 26 Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan Semarang), “tantangan RapidPro sebetulnya hanya di jaringan yang terkadang tidak stabil. Ada kalanya, SMS sulit terkirim. Selain dari itu, prosesnya cukup jelas dan tidak rumit.”

Susmiyati juga memuji kemampuan RapidPro mengatasi banyak kekurangan yang biasa dijumpai pada sistem kerja manual menggunakan kertas.

Dalam program-program imunisasi terdahulu, data cakupan dicatat secara manual di setiap Puskesmas kemudian dikirim ke tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini dapat memakan waktu berhari-hari dengan risiko kesalahan yang tinggi. RapidPro menghapus proses yang tidak efisien ini sekaligus menghadirkan tabulasi data secara otomatis.

Dengan RapidPro, administrator dapat memberi tanggapan terhadap masalah dengan segera, kata Ibu Ani dari Dinas Kesehatan Semarang.

Ibu Ani di luar kantornya di Ungaran, Semarang © Cory Rogers / UNICEF / 2017

Satu contoh yang diberikan Ibu Ani adalah ketika salah satu dari 26 Puskesmas di Kabupaten Semarang menunjukkan angka cakupan lebih rendah dari yang diperkirakan. Puskesmas langsung dihubungi dan kendala pun diketahui: separuh orangtua di sebuah pesantren dengan murid 1.000 anak khawatir vaksin MR adalah haram. Akibatnya, mereka tidak mengizinkan anak-anaknya menerima imunisasi.Tidak hanya di Semarang, penolakan semacam ini juga muncul di sejumlah wilayah lain Jawa. Sebagai respon, tokoh agama dan masyarakat menemui para orangtua secara langsung dan menyakinkan mereka bahwa imunisasi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

“[Berkat RapidPro] saya dapat mengetahui akar masalah dengan segera,” ucap Ani, “dalam waktu 24 jam kami sudah menuju ke sana [ke sekolah]. Dulu, untuk tahu ada masalah saja butuh waktu berminggu-minggu.”

Menjelang akhir kampanye, semakin terasa peran RapidPro membantu para pejabat pemerintah menyelesaikan masalah dan memastikan setiap anak mendapatkan vaksin MR—vaksin yang dapat melindungi anak dari dampak fatal penyakit.

“Di era modern ini kita harus memanfaatkan teknologi informasi agar bisa mendapatkan informasi secara langsung dan tahu jika ada masalah,” tegas Ani.

“Menurut saya, RapidPro bisa digunakan untuk banyak hal lain.”

Bayi dan balita bersama orangtua mereka di Desa Regunang, ceria setelah mendapatkan vaksin MR. Desa ini adalah satu dari ribuan desa lain di Jawa yang menjadi sasaran program imunisasi terbesar Pemerintah hingga saat ini dan dilaksanakan dengan bantuan RapidPro, teknologi kesehatan mobil dari UNICEF © Cory Rogers / UNICEF / 2017