Rumah Honai Markus - Rintangan akses pendidikan di Provinsi Papua

Markus meninggalkan desa asalnya
pada usia 14 tahun demi bersekolah.
© UNICEF Indonesia / 2012 / Klaus

 Megapura, Provinsi Papua, Juli 2013 - Empat tahun telah berlalu sejak Markus bertemu orang tuanya, dan paling tidak setahun lagi sebelum ia bisa pulang ke desa Kalbok yang dapat ditempuh dengan 10 hari berjalan kaki melalui dataran tinggi Papua. Remaja berusia 18 tahun yang duduk di bangku kelas 3 SMA ini pun sadar bahwa ia takkan pernah mengenyam bangku sekolah jika tidak meninggalkan desa asalnya.

Dalam kurun waktu itu, Markus tumbuh dengan pesat dan kini telah menjadi kepala suatu honai (gubuk tradisional) yang dijadikan rumah kos untuk 50 remaja dan orang muda di Megapura. Mereka semua bersekolah di tingkat SMA atau institusi kejuruan di kota Wamena.

"Kabupaten-kabupaten di dataran tinggi Papua memiliki indikator anak terburuk dari seluruh negara," jelas Margaret Sheehan, Kepala Kantor Lapangan UNICEF di Papua dan Papua Barat. Lebih dari 120 dari setiap 1.000 anak meninggal sebelum melewati usia lima tahun, atau lebih dari tiga kali rata-rata nasional. Hanya sepertiga penduduk memiliki akses terhadap air bersih dan kurang dari seperempat memiliki akses jamban.


Setengah dari semua orang muda menikah sebelum usia 18 tahun, dan tingkat kehadiran sekolah menengah hanya 54 persen. Angka ini sangat rendah bahkan jika dibandingkan dengan Provinsi Papua secara keseluruhan. "Kami semakin berfokus pada remaja dalam pekerjaan kami," ucap Margaret Sheehan. "Dan sebisa mungkin, kami ingin melibatkan langsung orang-orang muda seperti Markus dalam pengembangan program."

Bagi sebagian besar remaja di wilayah pegunungan miskin ini, meninggalkan desa asal mereka adalah satu-satunya pilihan agar bisa bersekolah di tingkat menengah. Pada umumnya, mereka tinggal bersama kelompok suku masing-masing dalam satu honai.

Kepala honai seperti Markus dipilih oleh penghuni masing-masing, dan memainkan peran kunci dalam menyebarkan nilai-nilai tradisional desa dan suku mereka, membuat dan menegakkan peraturan, memastikan bahwa anggota yang sakit berobat ke dokter, serta bernegosiasi dengan honai-honai lain jika terjadi konflik.

"Kami hampir tidak pernah memiliki masalah dengan tetangga dari honai lainnya," kata Markus. "Seandainya ada kejadian, biasanya berhubungan dengan uang pinjaman yang harus dibayar kembali."

Kehidupan di rumah-rumah kos ini tidaklah mudah. Mereka tidak memiliki kakus dan harus pergi ke sungai terdekat untuk menjaga kebersihan diri. Mereka yang usianya lebih tua bekerja sebagai tukang becak di Wamena. "Merekalah yang mencari uang untuk makanan kita," jelas Markus. "Kami makan sekali sehari, di malam hari. Siapapun yang datang terlambat, harus menunggu sampai malam berikutnya. Itu berguna, karena biasanya semua jadi pulang tepat waktu."

Markus dan teman-teman kosnya di depan honai mereka.
© UNICEF Indonesia / 2012 / Klaus

LSM Yasumat (Yayasan Sosial Untuk Masyarakat Terpencil) turut mendukung kaum muda dengan memberikan pendidikan kesehatan dan menjalankan diskusi kelompok tentang pilihan hidup dan HIV di rumah-rumah kos.

Berbicara tentang kesehatan reproduksi dan seks yang aman tidak mudah di wilayah yang sangat konservatif ini, namun hal ini sangatlah penting. Tidak seperti di daerah lainnya, HIV adalah suatu epidemi di Papua dan Papua Barat karena telah menyebar di luar kelompok berisiko tinggi, dan orang-orang muda sangat terpengaruh. Prevalensi HIV pada mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun adalah 3 persen. Kurang dari 10 persen dari mereka yang berusia 10 -18 tahun memiliki pengetahuan komprehensif tentang penularan HIV.

Risiko HIV hanyalah satu dari berbagai masalah yang harus dihadapi anak-anak dan remaja di wilayah ini. Pada tahun 2012, ketika UNICEF dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan pengkajian kebijakan dan program pemuda di Papua dan Papua Barat, kaum muda diundang untuk berbicara tentang berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan menanggapi advokasi dari UNICEF, pemerintah Papua Barat  pada tanggal 25 Juni kemarin memberikan komitmen mereka untuk mengembangkan kebijakan pemuda yang komprehensif dan pertama di Indonesia.

"Pemerintah Papua Barat memimpin jalan menuju pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk orang-orang muda", kata Perwakilan UNICEF Angela Kearney pada acara tersebut. "Orang muda perlu dilibatkan dalam tahap pengembangan rincian kebijakan ini. Kami di UNICEF siap untuk juga membantu provinsi Papua dan provinsi-provinsi lainnya untuk turut serta mengembangkan kebijakan pemuda mereka sendiri."