Annual Report

Thursday, 5 January 2017

Survey di Yogyakarta ungkap tantangan dan peluang dalam memastikan ketersediaan akses air bersih dan sanitasi

Menguji kualitas air di Yogyakarta © UNICEF Indonesia / 2016/ Aidan Cronin

Oleh Aidan Cronin, Chief of WASH, Mitsunori Odagiri, UNICEF WASH Officer, dan Bheta Aryad, Social Policy Specialist, UNICEF Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengambil peran sebagai pemimpin implementasi Agenda 2030 dan Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) baik di kawasan Asia Tenggara maupun di tingkat dunia. Komitmen ini tercermin antara lain dari upaya pemerintah menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan 6 SDG, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak untuk semua pada tahun 2030. RPJMN 2015-2019 bahkan melangkah lebih ambisius dengan mencanangkan target untuk memastikan 100 persen penduduk Indonesia punya akses terhadap air minum yang aman pada akhir 2019.
Komitmen untuk menciptakan kemajuan sudah tidak diragukan lagi. Namun kurangnya data masih menjadi hambatan.

Untuk mengatasinya, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyelenggarakan Survei Kualitas Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada September tahun lalu bersamaan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Itulah kali pertama kedua survei diintegrasikan.

Survei Kualitas Air di Yogyakarta hendak mendapatkan gambaran terperinci mengenai mutu air, sanitasi, dan kebersihan di tingkat rumah tangga serta menyediakan estimasi awal (baseline) mengenai kondisi kemajuan Indonesia terhadap target air dan sanitasi SDG yang ingin dicapainya. Selain itu, survei juga bertujuan mengumpulkan data mengenai mutu air minum untuk Pemerintah D.I. Yogyakarta dan pemangku kepentingan terkait.

Untuk survei ini, tim BPS Yogyakarta mendatangi hampir 1.000 rumah tangga. Sementara itu, analisis data air dilaksanakan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Kementerian Kesehatan dengan fokus mendeteksi kontaminasi kotoran yang mengandung bakteri E.coli.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa 89 persen sampel sumber air sudah terkontaminasi E. Coli. Padahal, akses pada “sumber air yang aman” sudah cukup tinggi. Temuan ini menyiratkan bahwa sumber air minum aman pun masih sangat berisiko terkontaminasi.

Sekitar 67,1 persen sampel air minum rumah tangga, yaitu air siap minum, juga ditemukan terkontaminasi E.coli. Merebus air dapat menurunkan tingkat kontaminasi, namun tidak berarti dapat sama sekali menghilangkan sisa-sisa bakteri.
Hasil ini jelas sangat meresahkan. Telah diketahui bahwa tingginya kontaminasi kotoran baik pada sumber air maupun pada air siap minum rumah tangga berkorelasi dengan kemiskinan, kondisi perdesaan, dan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menegaskan bahwa intervensi yang menyasar kelompok paling rentan sangat dibutuhkan. Angka proporsi rumah tangga dengan akses pada air minum aman dan dengan sarana sanitasi layak sesuai definisi SDGs masing-masing diperkirakan sebesar 8,5 persen dan 45,5 persen.

Dalam proses pengambilan data, tim survei dituntut untuk dapat melakukan tugas tambahan, termasuk melengkapi kuesioner kualitas air serta mengambil sampel dari sumber air dan dari air siap minum rumah tangga. Mereka pun harus mengantarkan sampel ke laboratorium dalam kurun 4 hingga 6 jam. Semua upaya ini turut menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berkomitmen menetapkan pengetahuan dasar mengenai keamanan air di negaranya. Atas inisiatif ini, Pemerintah layak mendapat apresiasi tinggi.

Diluncurkan oleh Menteri BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, dan Perwakilan UNICEF Gunilla Olsson, laporan survei merekomendasikan agar survei serupa dilaksanakan di provinsi lain dan menyarankan agar pemerintah daerah menyelenggarakan uji mutu air secara teratur. Laporan juga menyatakan pentingnya pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi lebih baik agar dapat meraih peluang untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang sudah ditetapkan. 

UNICEF merasa bangga dapat turut menyediakan dukungan teknis untuk upaya yang luar biasa penting ini karena air aman adalah penyumbang utama kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Kita tahu bahwa lebih dari 40 persen kematian balita, misalnya, disebabkan oleh dua hal utama: diare dan pneumonia. Kita juga tahu bahwa air, sanitasi, dan kebersihan—terutama kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah menggunakan toilet—dapat secara drastis menurunkan angka ini. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa peningkatan mutu air dapat menurunkan angka kejadian diare sampai dengan 30 persen.

Selain itu, telah diketahui bahwa air, sanitasi, dan kebersihan punya peran besar dalam mengurangi angka gizi buruk. Indonesia sendiri masih menghadapi kasus anak bertubuh pendek (stunting) yang serius, dengan angka balita stunting atau dengan tinggi badan tidak sesuai untuk usianya mencapai 37 persen. Dua hal ini dapat menghambat perkembangan kecerdasan dan produktivitas mereka kelak. Studi UNICEF baru-baru ini menunjukkan bahwa anak dari keluarga yang minim akses pada air minum aman dan sarana sanitasi layak memiliki risiko stunting yang lebih tinggi.

“Dalam periode MDG (2000-2015), Indonesia berhasil menurunkan angka proporsi penduduk yang kekurangan akses pada sumber air aman sampai lebih dari setengahnya. Pencapaian ini luar biasa. Kini, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengubah fokus dari sumber menjadi keamanan air. Pergeseran ini membuka peluang baru untuk melangkah maju mengingat pencapaian tujuan SDG dianggap berhasil hanya jika telah menjangkau semua orang di semua tempat.”


Survei kualitas air membuktikan bahwa kita tahu cara untuk terus merintis langkah ke depan walau mungkin ada perjalanan panjang yang menanti.